Straight-News.id | TANGERANG – Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah (BERSATHU) menggelar diskusi publik bertema “Kebijakan Baru, Arah Baru: Apa Peran Kementerian Baru” yang menyoroti arah kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah tahun 2025.
Menteri Haji dan Umrah, Danil Hamjah Simanjuntak, hadir sebagai pembicara utama. Acara juga dihadiri mantan Menteri Perhubungan, mantan Gubernur Banten H. Wahidin Halim, Direktur Operasional Angkasa Pura Agus Haryadi, serta sejumlah pejabat terk
Ketua Umum BERSATHU, Wawan Suhada, dalam sambutannya menegaskan bahwa asosiasi siap menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
“BERSATHU hadir bukan untuk mendominasi atau menciptakan kartel baru, melainkan sebagai mitra yang berkontribusi bagi bangsa,” ujarnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Danil Anzhar Simanjuntak, menekankan komitmen kementerian untuk memastikan keterbukaan dalam seluruh proses pengadaan layanan.
“Kami pastikan semua proses terbuka, adil, dan tanpa pungutan liar. Tahun ini biaya layanan berhasil ditekan dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan membahas formulasi kuota haji bersama DPR dengan merujuk pada undang-undang agar distribusi lebih proporsional antardaerah. Selain itu, setiap calon pejabat Kementerian Haji akan menjalani proses screening bersama KPK dan Kejaksaan untuk menjamin integritas.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Provinsi Banten, Gunawan Suminta, mengungkapkan daftar tunggu haji di wilayahnya masih panjang. Hingga Agustus 2025 tercatat 252.942 pendaftar, sementara kuota tahunan hanya 90.418 orang.
“Masa tunggu bisa mencapai 26–27 tahun, bahkan ada yang lebih lama hingga 40 tahun. Kami berharap kuota ditambah agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu,” ujarnya.
Diskusi publik yang digelar BERSATHU ini diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah, penyelenggara travel, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih profesional, transparan, dan berkeadilan.
